Maraknya praktik simpan pinjam ilegal atau yang biasa disebut'bank titil' di kalangan pedagang kecil memang cukupmemprihatinkan. Aksi mereka sangat merugikan karenamematok bunga cukup tinggi. Itulah, mengapa Gubernur Jatim, Dr. H Soekarwo melarang Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk meminjam modal ke rentenir.
Apalagi selama ini Pemprov Jatim juga sudah menyatakan perang terhadap praktik bank titilmaupun rentenir yang meminjamkan uang kepada pedagang maupun masyarakat di pedesaan. "Sekali lagi jangan meminjam uang atau modal ke bank titil karena bunganya setiap tahun bisa mencapai 30 persen. Lebih baik pinjam ke bank pemerintah daerah atau koperasi yang bunganya lebih rendah," kata Pakde Karwo, selesai halal bihalal Selasa (6/09).
Sampai saat ini banyak pedagang atau masyarakat pedesaan yang lebih senang meminjam uang ke bank titil, karena syaratnya sangat mudah dan uang juga cepat cair. Pihak peminjam tidak perlu menunjukkan KTP atau persyaratan administrasi lainnya, melainkan hanya kepercayaan antara peminjam dan pemberi pinjaman. Namun kerugiannya adalah bunga bank titil bisa mencapai 13 persen dan harus lunas dalam waktu tiga bulan. Untuk memutus mata rantai renternir dimasyarakat, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM menggelontorkan dana bergulir sedikitnya Rp 200 miliar bagi para PKL dan UMKM. "Proses peminjamannya juga cepat," kata Pakde Karwo.
Setiap melakukan sidak ke pasar atau bertemu dengan masyarakat, Pakde Karwo selalu mengingatkan agar tidak memanfaatkan jasa bank titil, seperti saat berkunjung ke Pasar Wonokromo beberapa waktu lalu. Sementara itu dihubungi terpisah, Dirut Bank UMKM Jawa Timur R. Suroso, mengatakan, Bank UMKM Jatim (Bank BPR Jatim) siap menyalurkan dana bergulir dari Kantor Kementerian Koperasi dan UKM sedikitnya Rp 200 miliar. Dari dana bergulir tersebut, Bank UKM Jatim menerima sebesar Rp 20 miliar. Saat ini sudah tersalur 90%.
"Target kami bisa menyalurkan Rp 20 miliar habis dalam dua bulan akan dikucuri lagi dan sekarang sisanya sekitar Rp 2 miliar akan habis dalam waktu dekat ini. Bahkan Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan nilai kucuran akan terus ditingkatkan," kata R. Suroso.
Agar mempercepat proses serapan maka pihaknya meminta kepada PKL supaya segera dapat mengakses dana tersebut. untuk meningkatkan penyerapan kredit, pihaknya juga bekerjasama dengan sejumlah pihak baik BPR maupun lembaga keuangan lainnya termasuk bank umum.
Sementara Anggota Komisi B DPRD Jatim Titik Indrawati menambahkan pemerintah sudah memfasilitasi kebutuhan masyarakat melalui UMKM dan Koperasi. Dewan terus mendorong agar UMKM dan Koperasi dapat bermanfaat bagi masyarakat kecil. Diakui bahwa untuk membentuk masyarakat berjiwa koperasi tidak secepat seperti membalik telapak tangan. Perlu tangan-tangan dingin dalam mengembangkan koperasi dan UMKM. Katanya ketika diwawancarai reporter Mimbar legislative saat halal bihalal di Grahadi (selasa 6/09)
Politisi asal partai Demokrat ini terus melakukan supporting dengan berperan serta kelapangan melakukan pembinaan serta menganalisa perjalanan koperasi di Jawa Timur. Dirinya mengakui perkembangan koperasi di Jatim cukup pesat tapi ada juga koperasi yang masih perlu binaan secara intensif agar mampu berkompetisi dengan koperasi lainnya. Ujarnya
Jika program ini benar-benar dimanfaatkan masyarakat, maka manfaatnya sangat tinggi, mengurangi rentenir atau bank titil yang berkeliaran di pasar-pasar tradisional, pedagang kaki lima dan usaha kecil lainnya. Dampak positif bagi masyarakat nantinya secara bertahap akan mendongkrak kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya akan mengurangi angka kemiskinan. Ujar Titik
Tidak ada komentar:
Posting Komentar